POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

MAKALAH

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Dosen pembimbing : Ambang IW, M.Pd

Disusun Oleh :

1. Al Ma’arif

2. Muhammad Syaeful Abdulloh

3. Mustaqim Nurhadi

4. Nur Ahmad Jumad

5. Rofiq Attabiq

KELAS : 1 D PAI

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA

(STAINU) KEBUMEN

TAHUN AKADEMIK 2010

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

            Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ” POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL ” dengan lancar. Dalam penulisan makalah ini kami tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terimakasih kepada Ambang IW, MP.d selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan, dan semua pihak yang telah membantu selesainya penyusunan makalah ini.

            Kami sadar bahwa sebagai manusia tentu mempunyai kesalahan dan kehilafan. Oleh karena itu kami selaku penyusun makalah ini mohon maaf apabila dalam pnyusunan makalah ini terdapat banyak kesalahan.

            Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan para pembaca yang budiman pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Kebumen,   November 2010

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................   i

KATA PENGANTAR ..............................................................................   ii

DAFTAR ISI ............................................................................................     iii

BAB I PENDAHUAN ...............................................................................  1

BAB II PEMBAHASAN ...........................................................................   2

1.    PENGERTIAN .…………………………………………….........      2            

2.    DASAR PEMIKIRAN .............................................................             3

3.    PENYUSUAN ........................................................................       3

4.    STATIFIKASI ........................................................................       4

5.    POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL ..............................       5

6.    OTONOMI DAERAH .............................................................               7

7.    KEWENANGAN DAERAH .................................................... 7

8.    IMPLEMENTASI ....................................................................   7

PENUTUP ..............................................................................................     9

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................    10

iii

BAB I

PENDAHULUAN

            Apabila kita mencermati situasi dan kondisi saat ini, tampak bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami krisis multidimensi di seluruh aspek kehidupan. Situasi dan kondisi ini disebabkan oleh globalisasi yang dapat mempengararuhi pola fikir, dan tindak manusia, sehingga akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia.

            Menghadapi kondisi tersebut, marilah kita bersama-sama menengok kebelakang untuk mencermati sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada waktu merebut dan mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia berjuang dengan semangat kebangsaan yang tinggi yang dilandasi oleh iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ikhlas berkorban. Semangat tersebut merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan prilaku yang heroik dan patriotik sebagai modal untuk merebut kemerdekaan sehingga melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.     Dalam mengisi kemerdekaan marilah kita bersama-sama mengabdi dan membela negara dengan semangat kebangsaan.

1

BAB II

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

1. PENGERTIAN

Politik

Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.
            Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan ngara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan–kebijakan umum (public policies) yang menyangut, pengaturan, pembinaan, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi sumber daya.

a. Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyat.

b. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengauhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya

c. Pengambilan keputusan

Pengambilan Keputusan adalah hasil keputusan yang pengambilannya melalui sarana umum dan keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.

d. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorng atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan.

e. Distribusi

Distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai adalah suatu yang diinginkan dan penting, ia harus dibagi secara adil

2

Strategi Nasional

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

            Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanyamenjadi monopoli para jendral atau bidang militer tetapi telah meluas kesegala bidang kehidupan.

            Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijakansanaan nasional. dalam melaksanakan politik nasional disusun strategi nasional, seperti jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

2. DASAR PEMIKIRAN

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

 3. PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

3

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN.

Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.

Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:

a. Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.

c.Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

d.Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

4. STRATIFIKASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Stratifikasi kebijakan nasional dalam NKRI, meliputi :

a.Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

`           Penentu kebijakan puncak adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum yang dikeluarkan berupa Dekrit, Peraturan atau piagam Kepala Negara.

Tingkat Penentu Kebijakan Puncak meliputi kebijakan tertinggi yang lingkupnya nasional mencakup penentuan Undang-undang Dasar, dan yang berkaitan dengan masalah makro politik bangsa dan negara.

4

b.Tingkat Kebijakan Umum

Tingkat Penentu Kebijakan Umum merupakan tingkat kebijakan dibawah Tingkat Kebijakan Puncak yang lingkupnya juga nasional dan ditekankan pada masalah makro strategis guna mencapai situasi dan kondisi tertentu yang diharapkan.

Bentuk hukum yang dihasilkan adalah UU, PP, Keputusan atau Instruksi Presiden, dalam keadaan tertentu dapat dikeluarkan Maklumat Presiden.

c.Tingkat Penentu Kebijakan Khusus

Tingkat penentuan kebijakan khusus merupakan kebijakan umum yang merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama pemerintahan.

*Wewenang kebijakan khusus terletak pada menteri berdasarkan dan sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya.

*Bentuk hukum yang dikeluarkan berupa Peraturan

Menteri, Kepmen, Instruksi Menteri, Surat Edaran Menteri.

d.Tingkat Penentu Kebijakan Teknis.

Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis ditekankan pada suatu sektor bidang utama dalam bentuk prosedur dan teknik implementasi rencana, program dan kegiatan.

*Wewenang pengeluaran kebijakan teknis terletak pada pimpinan eselon pertama Departemen Pemerintahan dan Pimpinan Lembaga-lembaga Non-Departemen.

*Hasil penentuan kebijakan berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non-Departemen atau Direktur Jenderal.

5

5. PEMBANGUNAN NASIONAL

Makna Pembangunan Nasional

            Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dngan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.

Manajemen Nasional

            Manajemen nasional adalah kerangka dasar, landasan, pedoman, dan sarana bagi bagi perkembangan proses pembelajaran maupun penyelenggaraan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum maupun pembangunan

Unsur – Unsur Manajemen Nasional

1.    Negara

Sebagai Organisasi Kekuasaan Mempunyai hak dan perana atas pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, termasuk usaha produksi dan distribusi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat umum.

2.    Bangsa Indonesia

                  Sebagai unsur Pemilik Negara berperan dalam menentukan sistem nilai dan arah atau kebijakan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara.

3.    Pemerintah

                  Sebagai unsur Manager atau Penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan kearah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara.

4.    Masyarakat

                  Unsur Penunjang dan Pemakai yang berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut diatas.

6

Fungsi-Fungsi Manajemen Nasional

1.    Perencanaan sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan, sesuai kebijaksanaan yang dirumuskan.

2.    Pengendalian sebagai pengarahan, bimbingan, dan koordinasi selama pelaksanaan.

3.    Penilaian untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai.

6.    OTONOMI DAERAH

           

                 Kewenangan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan

7.    KEWENANGAN DAERAH

a.    Membentuk PERDA (Peraturan Daerah)

b.    Menetapkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

c.    Mengawasi pelaksanaan PERDA

8.    IMPLEMENTASI

a. Visi dan Misi Politik dan Stategi Nasional dalam GBHN 1999-2004

            Visi Terwujudnya masyarakan Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Infonesia.

           

7

            Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia pada masa depan, ditetapkan 12 misi berikut

1.    Pengamalan Pancasila secara Konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegar

2.    Penekana kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegar

3.    Peningkatan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai

4.    Penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat

5.    Perwujudan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supermasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskaan keadilan dan kebenaran

6.    Perwujudan kehidupan sosialbudaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh global

7.    Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingjungan, dan berkelanjutan

8.    Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wasah Negara Kesatuan Republik Indonesia

9.    Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar

10. Perwujudan aparatur negara yang melaayani masyarakat, berdaya guna, produktif, transparan, bebes dari KKN

11. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis, bermutu, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam rangka mengembangkan kualita manusia Indonesia

12. Perwujudan politik luarnegeri yang berdaulat, bermartabat, bebes, dan produktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global

                                                                                     8

PENUTUP

A.   KESIMPULAN

Dengan membaca makalah ini para pembaca diharapkan bisa lebih faham tentang politik dan strategi nasional, sehingga dapat mengamalkannya didalam kehidupan sehari-hari.

      B. SARAN

Kami sadar bahwa sebagai manusia tentu mempunyai kesalahan dan kehilafan. Oleh karena itu kami selaku penyusun makalah ini mohon maaf apabila dalam penyusunan makalah ini terdapat banyak kesalahan, selanjutnya kritik dan saran dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah kami ini.

9

DAFTAR PUSTAKA

Drs, S, Sumarno, MBA, DKK pendidikan kewarganegaraan, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2001.

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_kewarga... - 43k

http://faozangea.blogspot.com/2009/11/politik-dan-strategi-n... - 61k

http://fhanincredible.wordpress.com/2010/04/11/politik-dan-s... - 49k

http://www.rancahbetah.info/2010/10/politik-dan-strategi-nas... - 112k

10